Peran masyarakat dalam pengawasan APBD Jakarta Utara merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah ini. Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, diharapkan penggunaan anggaran dapat lebih efisien dan tepat sasaran.
Menurut Bambang Widodo, seorang ahli tata kelola keuangan daerah, “Peran masyarakat dalam pengawasan APBD sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan harus terlibat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD.”
Dalam konteks Jakarta Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut memberikan perhatian terhadap peran masyarakat dalam pengawasan APBD. Menurut Joko Susilo, Koordinator Wilayah KPK Jakarta, “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat menjadi kontrol sosial yang efektif untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.”
Namun, meskipun pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan APBD diakui oleh banyak pihak, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengawasan APBD.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam pengawasan APBD. Pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terhadap masyarakat perlu terus dilakukan guna memperkuat kontrol sosial dalam pengelolaan anggaran.
Dengan demikian, diharapkan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan APBD Jakarta Utara dapat semakin kuat dan efektif, sehingga tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan untuk kesejahteraan bersama.