Peningkatan akuntabilitas keuangan melalui standar akuntansi pemerintah daerah di Jakarta Utara menjadi fokus utama dalam upaya transparansi pengelolaan keuangan publik di wilayah tersebut. Dengan penerapan standar akuntansi yang baik, diharapkan dapat meminimalisir risiko korupsi dan penyalahgunaan dana publik.
Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), “Penerapan standar akuntansi pemerintah daerah yang baik adalah langkah awal yang penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di daerah. Dengan memiliki data keuangan yang akurat dan transparan, maka pengawasan terhadap penggunaan dana publik dapat dilakukan dengan lebih efektif.”
Pemerintah Kota Jakarta Utara sendiri telah aktif dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah. Hal ini terbukti dengan berbagai inovasi yang dilakukan, seperti penggunaan aplikasi e-budgeting untuk memudahkan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran.
Menurut Rudi Musri, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jakarta Utara, “Dengan adanya standar akuntansi pemerintah daerah yang jelas, proses pelaporan keuangan dapat dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.”
Dalam konteks peningkatan akuntabilitas keuangan, peran auditor juga sangat penting. Menurut Arwanto Kusumowidagdo, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta Utara, “Auditor memiliki peran strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan pemeriksaan secara independen, auditor dapat memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.”
Dengan upaya bersama antara pemerintah daerah, auditor, dan masyarakat, diharapkan peningkatan akuntabilitas keuangan melalui standar akuntansi pemerintah daerah di Jakarta Utara dapat terus ditingkatkan. Transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.