Peran serta masyarakat dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik di Jakarta Utara memegang peranan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik.
Menurut Bambang Widodo, seorang pakar tata kelola keuangan publik, “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana publik. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan publik di Jakarta Utara.”
Salah satu contoh peran serta masyarakat dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik adalah melalui mekanisme pengawasan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan forum-forum partisipasi publik. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi penggunaan dana publik oleh pemerintah daerah.
Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik di Jakarta Utara. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan publik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jakarta Utara, disampaikan bahwa “Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan publik dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.”
Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik di Jakarta Utara merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Melalui partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan dapat tercipta pengelolaan keuangan publik yang lebih baik dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat.