Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Di Jakarta Utara, tantangan dalam pengawasan APBD masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi.
Salah satu tantangan utama dalam pengawasan APBD Jakarta Utara adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah. Menurut Kepala Bappeda Jakarta Utara, Budi Santoso, “Kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas seperti BPK dan Inspektorat dengan pemerintah daerah dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan APBD.”
Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusinya adalah dengan memperkuat kerjasama antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah. Menurut Direktur Eksekutif ICW, Adnan Topan Husodo, “Kerjasama yang baik antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD.”
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan APBD juga perlu ditingkatkan. Menurut Direktur Lembaga Kajian Keuangan Negara, Roy Sembel, “Transparansi dalam pengelolaan APBD akan memudahkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.”
Dengan memperkuat koordinasi antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBD, diharapkan pengawasan terhadap APBD Jakarta Utara dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga, penggunaan APBD dapat lebih terarah dan berdampak positif bagi masyarakat Jakarta Utara.