Peran masyarakat dalam memantau akuntabilitas keuangan pemerintah Jakarta Utara merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai warga negara yang peduli terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengawasi dan mengawal pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Peran masyarakat dalam pemantauan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara.
Masyarakat Jakarta Utara perlu aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah daerah guna memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Menurut Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Utara, Budi Cahyono, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan keuangan daerah dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.”
Namun, tantangan dalam memantau akuntabilitas keuangan pemerintah tidaklah mudah. Dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi setiap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas keuangan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih.
Sebagai masyarakat Jakarta Utara, mari kita tingkatkan peran serta dalam memantau akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan hal ini, kita turut berkontribusi dalam pembangunan daerah dan mewujudkan good governance yang merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara.
Sumber:
1. Indonesia Corruption Watch (ICW)
2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Utara