Pemerintah Jakarta Utara telah melakukan berbagai tindakan preventif untuk mengatasi penyimpangan anggaran yang terjadi di wilayah tersebut. Langkah-langkah ini diambil guna menjaga keuangan daerah agar tetap stabil dan terhindar dari kerugian yang bisa terjadi akibat penyimpangan anggaran.
Salah satu tindakan preventif yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Menurut Kepala Dinas Keuangan Jakarta Utara, Budi Santoso, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. “Kami terus memantau setiap pengeluaran dan penerimaan anggaran guna memastikan bahwa semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah Jakarta Utara juga melakukan sosialisasi kepada seluruh instansi terkait tentang pentingnya menjaga keuangan daerah. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salomon, sosialisasi ini sangat penting agar seluruh pihak memahami betapa berbahayanya penyimpangan anggaran bagi keuangan daerah. “Dengan sosialisasi yang baik, diharapkan kesadaran akan pentingnya menjaga keuangan daerah akan semakin meningkat,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah Jakarta Utara juga melakukan audit internal secara berkala guna mengevaluasi pengelolaan anggaran yang telah dilakukan. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko, audit internal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparan dan akuntabel. “Dengan adanya audit internal, diharapkan akan terungkap jika terjadi penyimpangan anggaran sehingga bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.
Dengan adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta Utara, diharapkan penyimpangan anggaran dapat diminimalisir dan keuangan daerah tetap terjaga dengan baik. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam menjaga keuangan daerah agar terhindar dari kerugian akibat penyimpangan anggaran.