Transparansi laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menilai kinerja sebuah lembaga atau instansi, termasuk pemerintah daerah. Jakarta Utara sebagai salah satu wilayah di ibu kota juga tidak luput dari sorotan terkait dengan tingkat keterbukaan informasi mengenai laporan keuangannya.
Sejauh mana keterbukaan informasi laporan keuangan Jakarta Utara? Menurut Bambang Widjanarko, seorang pakar keuangan dari Universitas Indonesia, transparansi laporan keuangan adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dengan lebih baik dan menghindari potensi penyalahgunaan keuangan,” ujarnya.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat beberapa kendala dalam mengungkap transparansi laporan keuangan Jakarta Utara. Hal ini dikonfirmasi oleh Yuli Setyo, seorang aktivis anti korupsi. Menurutnya, masih banyak informasi yang dirahasiakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan. “Keterbukaan informasi harus diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan hanya sekadar formalitas belaka,” tegasnya.
Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat transparansi laporan keuangan Jakarta Utara saat ini masih belum mencapai standar yang diharapkan. Hanya sebagian kecil informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Hal ini tentu menjadi PR besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya.
Untuk mencapai tingkat transparansi yang lebih baik, pemerintah daerah Jakarta Utara perlu melakukan langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa dan mengaudit laporan keuangannya. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan pelatihan kepada pegawai terkait dengan tata kelola keuangan yang transparan.
Dengan upaya yang terus menerus, diharapkan keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan Jakarta Utara dapat meningkat dan menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat semakin kuat dan transparan.