Strategi efektif pengawasan pelaksanaan APBD Jakarta Utara merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan transparan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Utara, Budi Santoso, strategi efektif pengawasan pelaksanaan APBD Jakarta Utara melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pengawas internal hingga masyarakat. “Kami bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Jakarta Utara. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Budi.
Salah satu strategi yang efektif dalam pengawasan APBD Jakarta Utara adalah dengan melakukan audit secara berkala terhadap penggunaan anggaran. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, audit merupakan salah satu cara terbaik untuk mengungkap potensi penyalahgunaan anggaran. “Dengan melakukan audit secara berkala, kita dapat mengetahui dengan jelas penggunaan anggaran dan menindaklanjuti temuan-temuan yang mencurigakan,” kata Adnan.
Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan lembaga pengawas juga sangat penting dalam menjalankan strategi efektif pengawasan pelaksanaan APBD Jakarta Utara. Menurut Gubernur Jakarta Utara, Anies Baswedan, pihaknya selalu membuka ruang untuk berkolaborasi dengan lembaga pengawas dalam mengawasi penggunaan anggaran. “Kami sangat mendukung kerja sama antara pemerintah dan lembaga pengawas dalam mengawasi pelaksanaan APBD Jakarta Utara. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan penggunaan anggaran dapat lebih efisien dan transparan,” ujar Anies.
Dengan adanya strategi efektif pengawasan pelaksanaan APBD Jakarta Utara, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kinerja pembangunan di daerah tersebut. Masyarakat pun diharapkan ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.