Jakarta Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak jarang penyimpangan anggaran terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan penyimpangan anggaran di Jakarta Utara perlu segera dilakukan.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Utara, Budi Santoso, penyimpangan anggaran dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kita perlu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi. “Masyarakat harus menjadi mata dan telinga yang waspada terhadap potensi penyimpangan anggaran,” kata Adnan.
Selain itu, implementasi teknologi informasi juga dapat menjadi solusi dalam pencegahan penyimpangan anggaran. Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat meminimalkan risiko penyimpangan anggaran. “Dengan adanya sistem yang transparan dan terotomatisasi, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif,” ungkap Andin.
Tak hanya itu, pentingnya pembentukan tim pengawasan intern di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga harus diperhatikan. Menurut Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Bambang Soedibyo, tim pengawasan intern dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan anggaran. “Dengan adanya tim pengawasan intern yang independen, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir,” ujarnya.
Dengan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan penyimpangan anggaran di Jakarta Utara, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan. Sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.